JEJAKSULUT.COM, MINAHASA— Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus didorong sebagai salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Semangat kolaborasi ini terwujud dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur Bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Senin (12/10/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (VaSung) hadir mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P..
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendiskusikan peran gubernur pada penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H..
Rakor ini turut dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi II DPR RI, di antaranya: Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, Ahmad Heryawan.
Selain itu, tampak hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Fokus Pembahasan dan Sinergi Antarlembaga
Fokus utama rapat koordinasi ini diarahkan pada penguatan komunikasi, penyelarasan pemahaman, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi pengawasan menjadi poin sentral yang dibahas mendalam.
Melalui forum ini, seluruh pihak berharap tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Kehadiran Wabup Vanda (VaSung) menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga legislatif, hingga unsur Forkopimda.
“Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pemerintahan daerah semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkap narasi semangat penguatan sinergi tersebut.
Diskusi Interaktif demi Pembangunan Berkelanjutan
Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab.
Para peserta diberikan ruang luas untuk menyampaikan aspirasi, mengajukan pertanyaan, serta bertukar pandangan terkait efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan dukungannya terhadap terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta taat hukum.
Sinergi yang terbangun ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat serta kesejahteraan nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara secara luas. (*)
