JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Tondano, Yulius Hertantono, A.Md., IP., S.H., M.Si., menyambut baik langkah Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan, monitoring, serta evaluasi (monev) pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Yulius menilai kehadiran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik merupakan instrumen penting untuk memajukan kinerja birokrasi, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
“Saya pikir itu hal yang baik dan wajar sekali, karena Ombudsman adalah bagian dari pengawasan pemerintah. Kami menyambut baik, karena apa yang menjadi masukan mereka tentunya jadi perbaikan bagi kami, terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap warga binaan,” ujar Yulius kepada awak media, Senin (12/10/2026).
Komitmen Jalankan Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam kesempatan tersebut, Yulius menegaskan komitme penuh Lapas Kelas IIB Tondano untuk selalu mengedepankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara profesional.
Menurutnya, ada tiga pilar utama yang terus diperkuat dalam operasional sehari-hari:
*Pembinaan Warga Binaan: Mengoptimalkan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian bagi para narapidana.
*Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pengawasan, mencegah gangguan keamanan, serta menegakkan tata tertib di dalam lingkungan Lapas.
*Tata Usaha dan Administrasi: Mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan pendukung operasional Lapas secara akuntabel.
Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Pemasyarakatan
Langkah monev dan pengawasan ini bergulir menyusul adanya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong beberapa waktu lalu.
Sidak tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia agar benar-benar menjalankan tupoksi tanpa penyimpangan, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lapas Kelas IIB Tondano terus berupaya menjaga integritas dan transparansi demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang prima dan berorientasi pada masyarakat. (*)
