JEJAKSULUT.COM, MINSEL – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H. (FDW), menghadiri agenda penting dalam rangka penguatan akuntabilitas daerah.
Yaitu kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan strategis ini berlangsung khidmat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara,ayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E, didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan.
Sinergi Menuju Tata Kelola TransparanF
Forum komunikasi ini menjadi wadah krusial bagi para kepala daerah di Sulawesi Utara untuk menyelaraskan kebijakan pengawasan internal dengan target pembangunan.
Fokus utama pertemuan tahun ini ditekankan pada:
* Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
* Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
* Minimalisasi risiko dalam pelaksanaan program pembangunan strategis.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah guna memastikan efektivitas pengawasan di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan arahan yang diberikan.
Ini adalah bagian dari upaya kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Minsel,” tegas Bupati Franky Donny Wongkar.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan otoritas pengawasan, di antaranya Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H, Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Jajaran BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Para Inspektur Daerah beserta jajaran Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Dalam menghadiri kegiatan ini, Bupati Minahasa Selatan turut didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Fransye Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAE, CGRA.
Melalui komunikasi yang konstruktif dalam forum ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan setiap program pembangunan di Sulawesi Utara dapat terlaksana dengan integritas yang tinggi. (*)
