JEJAKSULUT.COM — Tata kelola organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Manado (UNIMA) tengah menjadi sorotan.
Pasca-pelantikan yang digelar pada 27 Februari 2025 lalu, sejumlah persoalan internal organisasi mahasiswa dinilai masih menggantung dan belum menemukan titik penyelesaian.
Salah satu isu utama yang memicu keresahan mahasiswa adalah kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang hingga kini masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT).
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan mahasiswa, bahkan telah diterbitkan hingga dua Surat Keputusan (SK) PLT yang ditujukan kepada figur yang sama.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pembinaan dan penataan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
Padahal, FISH UNIMA secara institusional selalu mengedepankan nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, dan keadilan sebagai landasan tata kelola fakultas.
Kekecewaan ini turut disuarakan oleh salah satu mahasiswa FISH sekaligus anggota Organisasi Mahasiswa (Ormawa) berinisial EJ. Ia menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) yang seharusnya menjadi lembaga independen dan transparan dalam menentukan arah gerakan mahasiswa.
“Prinsip itu tercoreng karena ulah segelintir orang yang memiliki kepentingan,” ujar EJ.
Menurutnya, ruang gerak KPRM saat ini sangat dibatasi karena kerap mendapat intervensi, baik dari pimpinan fakultas maupun dari pimpinan lembaga kemahasiswaan itu sendiri.
“Sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi. Harapannya semoga KPRM tetap menjunjung tinggi sikap profesionalitas dalam bergerak, jangan ingin menjadi kaki tangan para elit,” tutur EJ menegaskan.
Selain polemik status PLT dan independensi KPRM, sorotan mahasiswa juga diarahkan langsung kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WD III) FISH, Dr. Joice Christian Kumaat, S.Pi, M.Sc. Sejumlah mahasiswa menilai bahwa respons pimpinan fakultas terhadap aspirasi serta karut-marut keorganisasian belum sesuai dengan harapan.
Kelompok mahasiswa mengklaim sering kali kesulitan memperoleh ruang dialog ketika hendak menyampaikan masukan atau mengurai benang kusut persoalan di dalam tubuh organisasi kemahasiswaan.
“Situasi ini akhirnya mendorong kami, para mahasiswa, mempertanyakan bagaimana sebenarnya proses pembinaan, evaluasi, dan penyelesaian persoalan organisasi mahasiswa di FISH dijalankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang desakan dari mahasiswa terus mengalir.
Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan organisasi kemahasiswaan di FISH UNIMA.
Selain itu, mahasiswa mendesak pihak fakultas untuk segera membuka ruang dialog yang representatif agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dan ditanggapi secara langsung. (*)
