JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kini dijadikan pijakan utama untuk membenahi tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemkab Minahasa yang berlangsung di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Lynda menekankan bahwa hasil SPI KPK tidak boleh dipandang sekadar angka atau penilaian semata, melainkan harus dijadikan bahan evaluasi mendalam.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik, maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Sekda Lynda Watania.
Ia meminta seluruh jajaran Pemkab Minahasa, termasuk para kepala sekolah, untuk memanfaatkan rekomendasi SPI sebagai peta jalan (roadmap) perbaikan kinerja dan pelayanan publik.
Menurutnya, pembenahan difokuskan pada sektor-sektor rawan seperti pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Sekda mengapresiasi kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara sebagai mitra strategis Pemkab Minahasa.
Ia berharap penandatanganan kesepakatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi berlanjut pada program edukasi, pendampingan, dan penyuluhan nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Sistem pemerintahan yang canggih tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung aparatur yang memiliki kejujuran dan integritas,” tegas Lynda Watania.
Ia menyebut, kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. “Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap, maupun pungutan liar,” tandasnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP (Ketua Forum Paksi Sulawesi Utara), Leonny Mongi (Anggota DPRD Kabupaten Minahasa), Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si. (Kepala Inspektorat Minahasa), Drs. Arthur N. Palilingan (Kepala Dinas Pendidikan), Ricky Laloan, SH (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) serta Para kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa. (*)
