JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., memimpin langsung pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang digunakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengecekan tersebut dilakukan dalam rangkaian Apel Kendaraan Pemkab Minahasa yang digelar di Lapangan Stadion Tondano, Rabu (9/9/2026).
Pemeriksaan ini mencakup kendaraan dinas dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Minahasa.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan keberadaan fisik unit, kondisi kelaikan, serta pemanfaatannya dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby menegaskan pentingnya tanggung jawab pimpinan OPD dalam mengelola barang milik daerah.
Kendaraan dinas merupakan fasilitas kerja yang menuntut pemeliharaan rutin serta pengelolaan administrasi yang tertib.
“Setiap kendaraan dinas merupakan aset pemerintah daerah. Karena itu harus dijaga, dirawat, dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati Robby.
Pemeriksaan langsung di lapangan ini bertujuan memetakan kondisi riil armada operasional—baik unit yang masih layak jalan, kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan berkala, maupun hal-hal administratif yang memerlukan pembenahan dari setiap OPD.
Bupati menekankan bahwa kondisi kendaraan dinas berbanding lurus dengan kelancaran mobilitas aparatur di lapangan, khususnya saat merealisasikan program-program yang bersentuhan langsung dengan warga.
“Jangan sampai kendaraan yang menjadi aset daerah tidak terawat. Kita harus sama-sama menjaga aset pemerintah karena semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Apel kendaraan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Pemkab Minahasa untuk memperkuat tata kelola barang milik daerah.
Melalui pengawasan berkala ini, Pemkab Minahasa berkomitmen mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efektivitas pelayanan publik. (*)
