JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan penting ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Tondano, pada Selasa (3/11/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mempertegas komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran antara eksekutif dan legislatif.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Putri M. Pontororing, S.E., dinyatakan sah dan terbuka untuk umum setelah memenuhi kuorum dengan kehadiran 25 anggota dewan.
Wujud Komitmen untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan pembahasan konstruktif yang telah terjalin.
Menurutnya, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi utama dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama. Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, setiap rupiah anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan,” tegas Bupati Dondokambey.
Selain membahas arah kebijakan fiskal tahun 2027, Bupati juga memberikan atensi serius terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan serta pergantian tahun.
Seluruh jajaran Perangkat Daerah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun kelangkaan komoditas.
Melalui koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan stok pasar akan diperketat agar harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Apresiasi Kemitraan Strategis
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan turut mengapresiasi kemitraan harmonis yang terbangun antara legislatif, eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, hingga elemen masyarakat.
“Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak. Kerja sama ini menjadi modal penting untuk terus mengawal kemajuan pembangunan di Kabupaten Minahasa ke depan,” ungkap Wolayan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda Minahasa, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima).
Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD 2027 ini, tahapan penyusunan anggaran selanjutnya diharapkan dapat berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku, serta senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Minahasa. (*)
