JEJAKSULUT.COM, MINAHASA – Kabupaten Minahasa menorehkan tinta emas di sektor kesehatan. Di tengah momentum perayaan Hari Jadi ke-598 yang jatuh pada Kamis (5/11/2026), Minahasa resmi mencatatkan pencapaian bersejarah dengan meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dari BPJS Kesehatan.
Prestasi ini menjadi tonggak baru yang membanggakan karena diraih untuk pertama kalinya sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tahun 2014 silam.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Dr. Mokhamad Cucu Zakaria, M.PHM., AAAK, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.
Capaian gemilang ini buah dari kerja keras dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., beserta jajaran dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Berdasarkan data terkini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Minahasa telah menyentuh angka lebih dari 99,40 persen.
Artinya, hampir seluruh penduduk di bumi Toar Lumimuut ini kini telah resmi terdaftar sebagai peserta JKN.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta berada di angka 80,4 persen—sudah melampaui batas minimal 80 persen yang disyaratkan untuk menyandang status UHC Prioritas.
“Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Kami berharap tingkat keaktifan peserta terus meningkat dan memiliki tren positif ke depannya,” ungkap Dr. Mokhamad Cucu Zakaria.
Layanan Tanpa Tunggu: Keunggulan Skema UHC Prioritas
Melalui status UHC Prioritas ini, masyarakat Minahasa kini menikmati kemudahan luar biasa. Warga yang belum aktif sebagai peserta JKN bisa langsung mendapatkan keaktifan kepesertaan seketika saat didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Masyarakat tidak perlu lagi menunggu masa tunggu aktivasi hingga 14 hari lamanya seperti pada mekanisme reguler sebelumnya.
“Kemudahan tersebut sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara cepat, sehingga penanganan terhadap pasien tidak terlambat dan proses pemulihan dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Tantangan ke Depan & Dorongan untuk Daerah Lain
Kendati telah berstatus UHC Prioritas, pihak BPJS Kesehatan tetap mendorong Pemkab Minahasa untuk mengoptimalkan keaktifan peserta, khususnya bagi:
* Peserta Mandiri / Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang statusnya tidak aktif.
* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pusat akibat penyesuaian kriteria.
Langkah ini juga selaras dengan Instruksi Presiden serta ketentuan Permendagri terbaru terkait penganggaran, di mana pemda di seluruh Indonesia diharapkan memastikan seluruh penduduknya terlindungi JKN, utamanya melalui skema PBPU Pemda menjelang tahun 2027.
Kebijakan ini juga menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita dan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat jaring kesehatan nasional.
Dengan prestasi gemilang ini, Minahasa diharapkan bisa menjadi teladan sekaligus pelecut semangat bagi kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara yang belum menggapai status serupa—mengingat masih ada empat daerah di Sulut yang diharapkan segera menyusul, yaitu Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Kotamobagu. (*)
