JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Minahasa pada tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat signifikan.
Dari total target 1.500 bidang tanah, sebanyak 1.425 bidang atau 95 persen di antaranya telah berhasil memasuki tahap penerbitan hak atas tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Alfrits Youce Opit, S.SiT., menyampaikan bahwa seluruh target 1.500 bidang tanah telah melewati serangkaian tahapan krusial, mulai dari pemberkasan, verifikasi, pengukuran, hingga pemeriksaan tanah.
“Untuk target PTSL yang dikerjakan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sebanyak 1.500 sertifikat hak atas tanah.
Sampai saat ini, 1.500 bidang sudah melalui tahapan pemberkasan, pengukuran dan pemeriksaan tanah,” ujar Kakan Opit kepada wartawan, Kamis (4/11/2026).
Opit menjelaskan, dari total target tersebut, 95 persen (1.425 bidang) sudah resmi terbit hak atas tanahnya. Sementara sisa 5 persen lainnya saat ini masih berada dalam proses penyelesaian administrasi serta pembuktian hak.
“Yang lima persen sisanya sementara berproses. Tapi kami optimis bisa terealisasi paling lambat akhir November ini,” tegasnya.
Terkait kendala di lapangan, Opit menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi sejauh ini sebatas kendala teknis yang umum, terutama menyangkut kelengkapan dokumen dan pembuktian hak atas tanah.
“Pada umumnya soal pembuktian hak, surat-surat yang perlu dilengkapi. Itu masalah yang umum. Kendala besar saya rasa tidak ada,” ungkap Opit.
Ia juga menambahkan bahwa kelancaran program ini tak lepas dari sinergi dan dukungan kuat dari pemerintah daerah, pihak kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Dukungan dari pemerintah daerah sangat besar. Ada kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, kepala desa atau hukum tua dengan petugas ATR/BPN,” jelasnya.
Pelayanan Sertifikat Mandiri: Berkas Clear and Clean
Selain fokus menyelesaikan program strategis nasional PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa tetap membuka dan memaksimalkan pelayanan rutin bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah secara mandiri.
Opit menegaskan, masyarakat dapat mengajukan permohonan sertifikat selama berkas pertanahan jelas, fisik tanah dikuasai secara langsung, dan objek tanah tidak dalam kondisi sengketa.
“Intinya ada surat tanah, ada orangnya, orangnya menguasai fisik dengan baik dan tidak dalam sengketa. Istilahnya clear and clean, itu bisa kita daftarkan,” tuturnya.
Untuk pendaftaran hak pertama kali, terdapat masa pengumuman atau penolakan selama 30 hari kerja dengan standar operasional pelayanan (SOP) secara keseluruhan mencapai sekitar 90 hari.
Kendati demikian, Opit memastikan proses pelayanan di Kabupaten Minahasa sering kali selesai lebih cepat dari standar batas waktu tersebut.
“Biasanya di bawah waktu itu. Dalam dua bulan sudah menjadi waktu yang normal untuk penerbitan sertifikat pertama kali,” tambahnya.
Sinergi Bersama Program Perumahan MBR
Di samping itu, BPN Minahasa terus memperkuat ruang kolaborasi dengan program pemerintah di sektor perumahan, khususnya penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal ini sejalan dengan kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BPN Minahasa aktif berkoordinasi mengenai penetapan calon penerima atau calon peserta program, sekaligus memastikan keabsahan aspek pertanahan dari lokasi yang menjadi target penyediaan rumah.
“Sejauh ini kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Dalam kegiatan PTSL juga ada yang terkait dengan program Kementerian Perumahan,” terangnya.
Menurut Opit, bidang tanah yang masuk ke dalam alokasi PTSL sangat potensial untuk disinergikan langsung dengan program perumahan MBR, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi prioritas utama.
Menyinggung target PTSL untuk tahun mendatang, Opit menyatakan pihak Kantor Pertanahan Minahasa masih menunggu penetapan resmi alokasi target melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Pastinya tepatnya setelah kita menerima DIPA,” katanya.
Mengakhiri keterangannya, Alfrits Youce Opit mengimbau seluruh warga Minahasa agar mengurus dokumen pertanahan secara mandiri tanpa melalui perantara, serta melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Harapan kami masyarakat bisa mengurus sendiri ke Kantor Pertanahan, membawa berkas kemudian mengurus langsung,” pungkasnya. (*)
