JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan selama kurang lebih 15 tahun, Anita Linda, warga asal Kawangkoan, akhirnya dapat bernapas lega.
Ia resmi mendapatkan kepastian dalam proses penyelesaian persoalan tanah yang selama ini diperjuangkannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa pada Kamis (5/11/2026).
Persoalan yang sempat menjadi sorotan publik usai diunggah melalui media sosial tersebut menemui titik terang setelah dokumen penting yang selama ini menjadi kendala akhirnya diserahkan langsung kepada pihak Anita.
Perjuangan Panjang Berbasis Jalur Hukum
Ditemui usai menerima dokumen di depan Kantor BPN Minahasa, Anita menceritakan detik-detik menegangkan sebelum dokumen tersebut diserahkan.
“Jam tiga lewat seperempat setelah berargumen, akhirnya kami dapat ini yang kami minta. Tinggal ini, selesai. Dokumen lengkap,” ujar Anita.
Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen yang dimilikinya adalah asli dan seluruh proses ditempuh murni melalui jalur prosedur yang berlaku, tanpa adanya praktik suap maupun intimidasi.
Tanah yang diperjuangkan Anita bukan tanpa dasar hukum yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa objek tanah tersebut diperoleh melalui lelang negara serta telah mengantongi kekuatan hukum tetap hingga putusan Mahkamah Agung.
Kendati demikian, kekecewaan sempat memuncak akibat lambatnya proses birokrasi. Ia menyayangkan adanya berkas yang sebenarnya telah berada di kantor pertanahan sejak tahun 2012, namun sempat dipersoalkan kembali pascapengumuman pembatalan sertifikat ganda.
Menunggu Penerbitan Sertifikat dan Harapan Evaluasi Pelayanan
Dengan diegangkannya dokumen asli tersebut, proses hukum di BPN Minahasa kini memasuki tahap akhir.
Anita menyebutkan bahwa pihaknya kini tinggal menunggu prosedur penerbitan sertifikat yang diperkirakan memakan waktu 3 hingga 10 hari kerja.
Meski mengaku bersyukur dan lega, Anita berharap pengalamannya selama 15 tahun dapat menjadi bahan instrospeksi dan evaluasi bagi instansi pertanahan agar memberikan pelayanan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Jangan lihat masyarakat miskin dan kaya. Kalau datang, bantu dan selesaikan secara cepat. Jangan bolak-balik,” tegasnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat luas agar tidak pernah takut untuk memperjuangkan hak atas tanah miliknya, asalkan didukung dengan kelengkapan berkas dan dasar hukum yang jelas.
Tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Menanggapi dinamika dan kritik yang disampaikan warganya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Alfrits Youce Opit, S.SiT., menyambut baik dan terbuka segala bentuk masukan yang diberikan.
“Secara pribadi saya menerima apa yang dikeluhkan oleh Ibu Anisa dan menjadi bagian dari proses untuk lebih baik lagi ke depan,” ungkap Alfrits.
Menurutnya, kritik dari masyarakat merupakan vitamin dan koreksi penting bagi internal BPN Minahasa guna meningkatkan koordinasi serta akselerasi pelayanan publik. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa aspek kecepatan harus selalu berdampingan dengan prinsip kehati-hatian demi menjamin kekuatan hukum produk yang diterbitkan.
“Intinya kami di ATR/BPN ingin juga produk yang dikeluarkan itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bisa menjamin penerima layanan. Jadi kami bukan memperlambat, tapi lebih kepada bagaimana produk hasil kita itu akan bermanfaat dan memberikan jaminan kepastian hukum,” pungkasnya. (*)
