JEJAKSULUT.COM, MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Langkah strategis ini diakselerasi melalui penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Koordinasi Manajemen SPBE yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo pada Kamis (9/7/2026).
Rapat koordinasi ini dipandu langsung oleh Kepala Bidang Tata Kelola dan Penyelenggaraan SPBE Diskominfo Minahasa, Sepdy A. Tumengkol.
Sementara itu, pemaparan materi teknis mengenai implementasi sistem dipresentasikan secara detail oleh Programmer Diskominfo, Erol Tooy.
Bukan Sekadar Penilaian, Tapi Pelayanan Publik
Saat menutup kegiatan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa, Ricky H.R. Laloan, SH, menegaskan bahwa penerapan SPBE memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi indikator penilaian dari pemerintah pusat.
“Penerapan SPBE ini adalah langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujar Laloan.
Ia menambahkan, setiap perangkat daerah harus membangun sinergi yang kuat agar seluruh layanan digital dapat saling terhubung.
Melalui integrasi ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, sekaligus menyederhanakan alur birokrasi yang ada.
Integrasi Sistem dan Prinsip Satu Data
Di hadapan peserta rapat, Kadis Kominfo menjelaskan bahwa sebelum mengembangkan aplikasi baru, seluruh perangkat daerah wajib menyelaraskan proses bisnis terlebih dahulu.
“Langkah ini penting agar teknologi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan dan tidak menimbulkan tumpang tindih (overlapping) sistem,” sebutnya.
Selain itu, fokus utama Diskominfo saat ini adalah integrasi aplikasi agar seluruh data dapat saling terkoneksi secara aman untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat.
Dirinya pun berharap komitmen terhadap prinsip Satu Data Indonesia dapat dipegang teguh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keamanan Informasi dan Peningkatan SDM
Di tengah masifnya penggunaan teknologi digital, isu keamanan informasi turut menjadi sorotan.
Kadis Kominfo mengingatkan bahwa perlindungan terhadap akun, jaringan, dan sistem pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur, bukan hanya beban Diskominfo.
Selain sistem, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dinilai sebagai pilar utama keberhasilan transformasi digital ini.
Aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, memperkuat literasi digital, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
Komitmen Bersama Menuju Pemerintahan Modern
Ke depan, Diskominfo Minahasa akan terus menjalankan perannya sebagai koordinator penyelenggaraan SPBE melalui:
* Pembinaan dan pendampingan berkala ke setiap OPD.
* Penguatan infrastruktur teknologi informasi.
* Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Keberhasilan SPBE hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama seluruh perangkat daerah.
Diperlukan komitmen bersama, kolaborasi yang kuat, dan budaya kerja yang berbasis data agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” tegas Laloan menutup arahannya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Minahasa berharap implementasi SPBE di bumi Kawanua dapat berjalan semakin optimal, sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. (*)
