JEJAKSULUT.COM, Mitra – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli menghadiri Tatap Muka dan dialog Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara dengan Masyarakat di Desa Molompar Raya dan Desa Watuliney Raya Kecamatan Belang.
Dialog terkait konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut, dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Vicktor Mailangkay, SH, MH, Kapolda Sulut Irjen Pol Dr Roycke Harry Langie, S.I.K l, M.H, Pangdam XIII/Merdeka diwakili Kasdam Brigjen TNI Yustinus Nono Julianto, SH, MH, Wakapolda Sulut Brigjen Awi Setiyono, S.I.K, M.Hum, Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda, Ketua DPRD Mitra Sofia Antou, SE, Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K, M.Han, Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Bonaventura Santoso.
Kemudian, Wakapolres Minahasa Tenggara Kompol Melky Makawahe, SE, Pjs. Ketua Sinode GMIM Pdt. Dr. Adolf Wenas, M.Th, Sekretaris Daerah Mitra David Lalandos, AP, M.M selaku moderator, Camat, Hukum Tua setempat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta para pejabat utama Instansi terkait yang hadir.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Gereja GMIM Silo Watuliney Wilayah Belang, Senin (1/12/2025).
Dalam dialog tersebut Wakil Gubernur, Pangdam dan Kapolda Sulut menegaskan bahwa Kejadian konflik sosial yang terjadi tempat ini bukan masalah sara/ agama tetapi adalah kriminal/Pidana murni.
“Ini adalah tindak pidana murni, dan akan diproses hukum dan diusut secara tuntas,” tegas Kapolda Sulut Roycke Langie dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu Bupati Ronald Kandoli menyatakan bahwa sejak kemarin bersama Forkopimda Minahasa Tenggara, Wakil Bupati dan jajaran Pemkab Mitra telah berada di Desa Molompar maupun Desa Watuliney untuk melihat langsung situasi di lapangan.
“Saya ingin menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda mari kita percayakan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada aparat keamanan,” jelas Bupati Kandoli.
Bupati mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas diwilayah, menahan diri dan mempercayakan pkasus ini kepada aparat penegak hukum.
“Kita semua harus menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, dan memberi ruang agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” imbau Bupati Ronald Kandoli. (*)
